Pemerintah Indonesia kini berada di persimpangan jalan yang sulit. Di satu sisi, menjaga ketersediaan Elpiji (LPG) untuk kebutuhan rumah tangga adalah harga mati demi menjaga stabilitas sosial dan inflasi. Di sisi lain, kebijakan darurat untuk mengamankan stok gas tersebut mulai mengirimkan sinyal bahaya ke sektor industri, khususnya petrokimia, yang kini terancam krisis bahan baku.
Kebijakan terbaru yang diambil adalah mengalihkan alokasi nafta dari produksi produk bernilai tinggi menjadi bahan baku LPG. Langkah ini diambil menyusul ketidakpastian pasokan energi global yang kian memanas akibat konflik di Timur Tengah. Namun, sejauh mana industri nasional mampu menahan beban dari pergeseran kebijakan ini?
Strategi Optimalisasi Kilang di Tengah Krisis
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara resmi memprioritaskan pemenuhan LPG domestik, terutama untuk tabung melon 3 kilogram yang menjadi tumpuan jutaan rakyat kecil. Sekretaris Jenderal Ditjen Migas Kementerian ESDM, Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam, mengungkapkan bahwa salah satu langkah konkretnya adalah melakukan optimalisasi pada Kilang Balikpapan melalui proyek Refinery Development Master Plan (RDMP).
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Jumat (10/4/2026), Rizwi menjelaskan secara gamblang strategi pemerintah.
“RDMP Balikpapan yang menghasilkan propylene di mana produknya sebenarnya harganya lebih tinggi, produk ini dikurangi produksinya dan bahan baku nafta digeser untuk memperkaya produk LPG,” kata Rizwi dalam siaran daring tersebut.
Langkah ini dianggap sebagai solusi tercepat untuk menambal defisit pasokan gas. Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan instruksi tegas kepada kilang-kilang LPG swasta. Jika sebelumnya mereka bebas menjual produksi ke sektor industri, kini mereka diminta mengutamakan penawaran kepada PT Pertamina Patra Niaga.
Efek Domino Memindahkan Masalah ke Sektor Lain
Meski kebijakan tersebut terlihat solutif bagi konsumen rumah tangga, para pengamat ekonomi mulai menyuarakan kekhawatiran. Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai bahwa realokasi ini pada dasarnya hanyalah upaya “tambal sulam” yang berisiko menciptakan masalah baru di sektor manufaktur.
Indonesia saat ini masih terjebak dalam ketergantungan impor LPG yang sangat tinggi, yakni mencapai lebih dari 80 persen dari total kebutuhan nasional. Menurut Yusuf, kondisi ini membuat pemerintah tidak memiliki banyak pilihan selain melakukan pengamanan stok secara internal melalui optimalisasi kilang.
“Ini bukan solusi yang menghilangkan masalah, melainkan memindahkan tekanan,” tegas Yusuf.
Tekanan yang semula berada di sektor energi primer kini mulai merembet ke industri hilir. Dengan berkurangnya alokasi nafta untuk produksi petrokimia seperti polipropilena, maka pasokan bahan baku plastik domestik akan menjadi langka. Hal ini diperkirakan akan memicu kenaikan harga bahan baku plastik secara signifikan.
Dampaknya tidak main-main. Sektor-sektor yang sangat bergantung pada kemasan plastik, seperti industri makanan dan minuman (mamin), farmasi, hingga manufaktur barang konsumsi, akan menghadapi kenaikan biaya produksi. Ujung-ujungnya, margin keuntungan perusahaan akan tergerus, atau opsi pahitnya, harga produk di tingkat konsumen akan ikut naik.\
Respons Pelaku Usaha dan Realita Lapangan
Menanggapi kebijakan pengalihan dari Kilang Balikpapan, Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) memberikan pandangan yang sedikit berbeda namun tetap waspada. Sekretaris Jenderal Inaplas, Fajar Budiono, menyebut bahwa secara teknis, pengalihan di Balikpapan belum berdampak langsung secara masif karena kilang tersebut memang belum sepenuhnya menjadi pemasok nafta utama untuk industri petrokimia domestik saat ini.
“Balikpapan kan belum menghasilkan untuk petrokimia, sebenarnya tidak ada masalah, impact-nya tidak ada,” ujarnya.
Namun, Fajar menggarisbawahi bahwa masalah utamanya tetap pada kerentanan impor. Saat ini, Indonesia hanya memiliki dua produsen petrokimia utama, sementara seluruh kebutuhan nafta masih harus didatangkan dari luar negeri. Sekitar 70 persen pasokan tersebut berasal dari Timur Tengah, melewati jalur rawan Selat Hormuz.
Konflik geopolitik yang mengganggu jalur logistik ini membuat harga nafta dan biji plastik melonjak secara global. Indonesia pun tak luput dari tren ini. “Kondisi ini tidak hanya Indonesia, seluruh dunia. Sehingga terjadi perubahan harga baik di naftanya sendiri sampai ke biji plastik sampai ke barang jadi plastik,” tambah Fajar.
Tantangan Logistik untuk Survive
Sebagai langkah antisipasi, pelaku usaha mulai berburu sumber bahan baku alternatif dari wilayah Amerika, Afrika, hingga Asia Tengah. Namun, diversifikasi ini memiliki tantangan besar di sektor logistik.
Jika pengiriman dari Timur Tengah hanya memakan waktu sekitar 10 hingga 15 hari, pengiriman dari Amerika atau Afrika bisa memakan waktu hingga 50 hari. Jeda waktu yang panjang ini meningkatkan risiko ketidakpastian stok dan biaya holding yang lebih tinggi.
“Sekarang kita dalam kondisi survival mode. Kita beroperasi dengan kondisi yang masih setara keekonomian yang masuk dan kita jualan juga sesuai kebutuhan,” ungkap Fajar menggambarkan beratnya kondisi industri saat ini.
Harapan pada Kebijakan Bea Masuk
Sebagai solusi jangka pendek lainnya, industri mulai menjajaki penggunaan LPG atau propana sebagai substitusi nafta dalam proses produksi petrokimia. Secara teknologi, hal ini memungkinkan untuk dilakukan. Namun, ada hambatan regulasi yang mengganjal, yaitu biaya.
Saat ini, LPG untuk bahan baku industri masih dikenakan bea masuk sebesar 5 persen. Hal ini membuat harga LPG menjadi tidak kompetitif dibandingkan nafta. Inaplas pun telah mengajukan permohonan kepada pemerintah agar menghapuskan bea masuk tersebut guna meringankan beban industri di tengah krisis.
“Kita sudah mengajukan ke pemerintah untuk dikaji ulang bagaimana LPG ini bisa digunakan sebagai bahan baku tanpa kena bea masuk,” pungkas Fajar.
Kini, bola panas ada di tangan pemerintah. Haruskah industri dikorbankan demi kestabilan gas rumah tangga, atau adakah jalan tengah yang mampu menyelamatkan keduanya di tengah badai geopolitik global 2026 ini?
Komentar